Panduan Poltekpin
Jurusan Poltekpin: 4 Program Studi D-IV, Kuota per Prodi, dan Bidang Kerjanya
Tim Pengajar BimbelKedinasan.com Diperbarui Oktober 2026
Jawaban singkat
Poltekpin (Politeknik Pengayoman Indonesia) memiliki 4 program studi D-IV bidang hukum: Perancangan Peraturan Perundang-undangan (100 kursi pada 2026), Hukum Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan Pembangunan Hukum (masing-masing 50 kursi). Kuliahnya 4 tahun, dan lulusannya bersedia ditempatkan di unit kerja Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.
Empat Program Studi Poltekpin dan Kuota 2026
Keempat prodi Poltekpin adalah D-IV dengan total 250 kursi pada 2026; Perancangan Peraturan Perundang-undangan menampung kursi terbanyak.
| Program studi (D-IV) | Pria | Wanita | Orang Asli Papua | Keterwakilan daerah | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Perancangan Peraturan Perundang-undangan | 70 | 24 | 2 | 4 | 100 |
| Hukum Kekayaan Intelektual | 34 | 12 | 1 | 3 | 50 |
| Administrasi Hukum Umum | 34 | 12 | 1 | 3 | 50 |
| Pembangunan Hukum | 34 | 11 | 1 | 4 | 50 |
| Total | 172 | 59 | 5 | 14 | 250 |
Pria dan wanita adalah kursi formasi umum. Kursi wanita hanya 59 dari 231 formasi umum.
Gambaran Tiap Jurusan
Nama keempat prodi Poltekpin sejalan dengan bidang tugas unit eselon I Kementerian Hukum menurut Perpres No. 155 Tahun 2024: peraturan perundang-undangan, kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembinaan hukum nasional.
Pengumuman seleksi tidak mengaitkan prodi dengan unit kerja penempatan tertentu — penempatan lulusan ditentukan Kementerian Hukum.
Perancangan Peraturan Perundang-undangan (100 kursi)
Bidang penyusunan dan perancangan peraturan; di Kementerian Hukum ditangani Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Hukum Kekayaan Intelektual (50 kursi)
Bidang merek, paten, hak cipta, dan kekayaan intelektual lain; di Kementerian Hukum ditangani Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Administrasi Hukum Umum (50 kursi)
Bidang layanan administrasi hukum; di Kementerian Hukum ditangani Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pembangunan Hukum (50 kursi)
Bidang pembinaan hukum nasional; di Kementerian Hukum ditangani Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Sumber: Perpres No. 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (JDIH BPK)
Kursi Keterwakilan Daerah per Prodi
Ke-14 kursi keterwakilan daerah Poltekpin 2026 tersebar di 7 provinsi — 2 kursi per provinsi — dan setiap provinsi hanya punya kursi di prodi tertentu.
| Program studi | Provinsi (1 kursi tiap provinsi) |
|---|---|
| Perancangan Peraturan Perundang-undangan | Maluku, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo |
| Hukum Kekayaan Intelektual | Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara |
| Administrasi Hukum Umum | Maluku Utara, NTT, Sulawesi Tengah |
| Pembangunan Hukum | NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo |
Pilih prodi yang menyediakan kursi untuk provinsi domisilimu; domisili dibuktikan dengan KTP-el dan/atau KK serta ijazah SLTA.
Syarat formasi khusus Poltekpin Sumber: Pengumuman SEK.2.KP.02.04-248: seleksi mahasiswa Poltekpin Kementerian Hukum TA 2026 (sekdin.kemenkum.go.id)
Cara Memilih Prodi Poltekpin
Prodi dipilih sekali saat mendaftar di SSCASN, jadi timbang minat dan jumlah kursinya: Perancangan Peraturan Perundang-undangan punya kursi dua kali lipat prodi lain.
- Pilih bidang yang kamu minati — keempatnya bidang hukum, tetapi fokus kerjanya berbeda.
- Kursi wanita formasi umum paling sedikit di Pembangunan Hukum (11) dan paling banyak di Perancangan Peraturan Perundang-undangan (24).
- Jumlah pendaftar per prodi tidak dipublikasikan, jadi jumlah kursi bukan satu-satunya ukuran peluang.
- Pendaftar formasi khusus hanya bisa memilih prodi yang menyediakan kursi untuk formasinya.
Lama Kuliah dan Setelah Lulus
Poltekpin adalah pendidikan sekolah kedinasan D-IV dengan masa kuliah 4 tahun, dan pendaftarnya wajib bersedia ditempatkan di unit kerja Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.
- Selama pendidikan, mahasiswa sanggup tidak menikah.
- Lulusan sekolah kedinasan diusulkan menjadi calon PNS sesuai PermenPANRB No. 13 Tahun 2026.
- Pengumuman 2026 tidak mencantumkan ketentuan ikatan dinas, biaya pendidikan, maupun lokasi kampus — cek langsung ke sekdin.kemenkum.go.id.
Poltekpin, Poltekip, dan Poltekim
Poltekip dan Poltekim sempat dilebur menjadi Poltekpin pada 2024; kini Poltekpin adalah sekolah kedinasan Kementerian Hukum dengan prodi bidang hukum, sedangkan Poltekip dan Poltekim diseleksi sebagai Poltekimipas di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Bimbel Poltekip & Poltekim Sumber: Kemenimipas: transisi pengelolaan Poltekpin
Panduan Poltekpin lainnyaSemua info Poltekpin → Panduan umum sekolah kedinasan
- Syarat Masuk Poltekpin 2026: Usia, Nilai Ijazah, Syarat Fisik, dan Berkas PendaftaranSyarat utama masuk Poltekpin 2026: lulusan SMA/MA/SMK/MAK semua jurusan, usia 17 tahun hingga maksimal 21 tahun 0 bulan 0 hari pada 18 Agustus 2026, nilai Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika di ijazah atau transkrip minimal 70,00, tinggi minimal 162 cm (pria) atau 155 cm (wanita), tidak buta warna, dan belum pernah menikah. Kuotanya 250 kursi.
- Tes Masuk Poltekpin 2026: Tahapan Seleksi, Passing Grade SKD, dan Bobot NilaiTes masuk Poltekpin 2026 terdiri dari seleksi administrasi, SKD CAT BKN (formasi umum: TWK 65, TIU 80, TKP 156, dan masuk peringkat terbaik 4 kali jumlah formasi), lalu seleksi lanjutan berbobot: tes kesehatan 25%, psikotes 30%, kesamaptaan 15%, serta Mansoskul dan keterampilan 30%.
Pertanyaan Seputar Jurusan Poltekpin
Apa saja jurusan di Poltekpin?
Empat prodi D-IV: Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Hukum Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan Pembangunan Hukum.
Jurusan Poltekpin mana yang kuotanya paling banyak?
Perancangan Peraturan Perundang-undangan, dengan 100 kursi pada 2026; tiga prodi lainnya masing-masing 50 kursi.
Berapa lama kuliah di Poltekpin?
4 tahun, karena seluruh prodinya jenjang Diploma IV (D-IV).
Lulusan Poltekpin kerja di mana?
Pendaftar wajib bersedia ditempatkan di unit kerja Kementerian Hukum di seluruh Indonesia, dan lulusan sekolah kedinasan diusulkan menjadi calon PNS.
Apakah Poltekpin sama dengan Poltekip?
Bukan. Poltekpin kini sekolah kedinasan Kementerian Hukum, sedangkan Poltekip dan Poltekim diseleksi sebagai Poltekimipas di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Berapa kuota wanita di Poltekpin?
Pada 2026, 59 kursi wanita di formasi umum: 24 di Perancangan Peraturan Perundang-undangan, 12 di Hukum Kekayaan Intelektual, 12 di Administrasi Hukum Umum, dan 11 di Pembangunan Hukum.
Sumber resmi (dicek Oktober 2026):
