Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau disingkat IPDN adalah Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) yang berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Berdasarkan Keppres No. 87 Tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menggabungkan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi IPDN.

Visi yang  ditetapkan  IPDN adalah “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang terpercaya dalam mengemban tugas pengembangan ilmu, pembentukan perilaku kepamongan dan penyedia kader pemerintahan yang terampil”.

Sedangkan misi dari IPDN adalah:

  1. Mensinergikan kekuatan sivitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
  2. Mengembangkan kurikulum berbasis pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan (Jar-Lat-Suh).
  3. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai kalangan yang mampu mendukung pengembangan kurikulum dan implementasinya.
  4. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat).
  5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
  6. Memberdayakan praja sebagai subyek pendidikan dan aset nasional.

IPDN telah membentuk 3 fakultas, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan yang terdiri dari dua program studi yaitu Prodi Kebijakan Pemerintahan dan Prodi Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian Fakultas Manajemen Pemerintahan yang terdiri dari empat program studi yaitu Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Prodi Pembangunan Daerah, Prodi Keuangan Publik.

Terakhir, Fakultas Hukum Tata Pemerintahan yang terdiri dari tiga program studi yaitu Prodi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, dan Prodi Praktek Perpolisian Tata Pamong.

Mulai tahun 2018, IPDN hanya menyelanggarakan program pendidikan vokasi (D4, S2 Terapan, S3 Terapan) dan program pendidikan profesi Kepamongprajaan.

IPDN merupakan salah satu sekolah kedinasan yang membuka pendaftaran Praja baru di tahun 2020 ini. Namun mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor B/381/M.SM.01.00/2020 tanggal 3 April 2020 mengenai Penundaan Jadwal Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2020, maka pendaftaran Mahasiswa Baru IPDN Tahun Akademik 2020/2021 untuk sementara waktu ditunda sambil menunggu pengumuman lebih lanjut dari Kementerian PAN RB.

Bagi kamu yang berminat untuk mendaftar IPDN, ikuti terus perkembangan informasi mengenai tanggal pendaftaran dan pelaksanan ujiannya. Pastikan kamu selalu belajar, berdoa, dan berusaha, agar impianmu untuk menjadi mahasiswa IPDN terwujud. Semoga sukses!